oleh

Kades Waukuni di Mubar Nyaris Tertipu Oknum yang Mengatasnamakan Bappenas RI

Reporter : Jul Awal Sanatu

LAWORO – Kepala Desa (Kades) Waukuni, Ali nyaris tertipu oleh oknum mengatasnamakan Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI. Aksi penipuan itu berkedok surat palsu yang mengatasnamakan Bappenas RI perihal Desa Waukuni Kecamatan Sawerigadi Kabupaten Muna Barat (Mubar) sebagai desa terpilih penerima bantuan alokasi dana desa sebesar Rp 960 juta.

Beruntung Ali tak meladeni permintaan si oknum tersebut. Ia mengatakan dalam isi surat itu dituliskan Direksi dan para eselon memutuskan dan menetapkan Desa Waukuni berhak mendapatkan bantuan ADD langsung dari Kementerian Bappenas RI

“Kedua, kepala desa yang terpilih sebagai penerima dana bantuan tersebut diimbau untuk segera menyelesaikan dana jaminan pencairan dana desa tersebut ke biro keuangan pusat sebesar 1,2 persen serta melengkapi seluruh dokumen untuk kelengkapan legalitas desa dan proposal pencairan dana tersebut,” jelas Kades Waukuni Ali dikonfirmasi Senin malam, 28 September 2020.

Ia mengungkapkan dalam surat itu menyampaiakn dana jaminan tersebut akan dikembalikan oleh pengelola ADD ke rekening desa terpilih setelah dana bantuan tersebut diterima oleh pihak desa terpilih dalam jangka waktu 30 hari kalender.

Dalam surat itu pula, kata Ali, ia diarahkan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera atas nama Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Johanes Robert.

“Setelah saya hubungi nomor itu menyuruh untuk mengirimkan uang jaminan itu tapi saya tidak kirim karena saya yakin ini penipuan modus baru,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sultra, Johannes Robert saat dikonfirmasi menyatakan informasi tersebut tidak benar alias hoaks.

“Modus penipuan yang sudah pernah dilakukan sekitar 4-5 tahun yg lalu. Jadi saya pastikan itu hoaks ya jadi jangan dipercaya,” ucap Robert.

Robert menjelaskan biasanya kalau dihubungi nomornya aktif, si penipu akan mengarahkan ke nomor lain.

“Selanjutnya si penelepon akan minta uang untuk biaya administrasi sebelum ada transaksi dana desa. Kenyataannya tidak benar atau bohong. Jadi saran saya jangan dilayani,” singkatnya. (2).

Terkini